Government Expenditure (Agriculture and Health)

Tugas Teori Ekonomi 1 

Anggota :

Novice Lebrie Sagilitany (25211246)

Arinda Pramesti (29211380)

Rina Mardiani (26211221)

Sebelum membicarakan mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan kesehatan, sebaiknya kita awali dengan membicarakan apa pengertian dari kebijakan fiskal.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok yaitu : perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy) (Mankiw,2003;Turnovsky,1981). Dengan instrumen tersebut dapat dijelaskan bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi.

Peran Kebijakan Fiskal di Indonesia

Wuryanto (1996) dengan model Interregional CGE menjelaskan desentralilasi fiskal dan performa perekonomian di Indonesia (periode sebelum otonomi daerah) dimana transfer fiskal dalam bentuk INPRES dapat memperbaiki kinerja ekonomi nasional dan antar daerah di Indonesia.

Kebijakan Fiskal bagi Sektor Pertanian

Yudhoyono (2004) dengan model simultan menyimpulkan bahwa ekonomi politik dalam kebijakan fiskal sangat penting di Indonesia dalam mendorong pembangunan pertanian, pengurangan kemiskinan dan perekonomian pedesaan.Revitalisasi pertanian dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Sektor Pertanian

Pemerintah Indonesia sampai periode 1980an telah memposisikan pertanian sebagai sektor penting dalam perekonomian. Selama dua dekade lebih pembangunan pertanian menjadi prioritas pokok dalam pembangunan. Komitmen kuat pemerintah dalam pembangunan pertanian tersebut diwujudkan dalam belanja publik untuk pertanian, subsidi, kebijakan harga pada tanaman pangan, deregulasi pada perdagangan dan pemasaran, pembangunan irigasi. kelembagaan/kesisteman pertanian, revitalisasi penyuluhan dan tata guna lahan (Muslim,2002).

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian dapat berupa penyediaan bibit, subsidi pupuk, teknologi, bantuan sosial dalam lingkup kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan infrastruktur pedesaan (irigasi, transportasi, sarana da prasarana pedesaan).

Penurunan intensitas kebijakan pertanian di dunia yang ditandai dengan perubahan marjinal dalam program pertanian(Scrimgeour and Pasour,1996) juga terjadi di Indonesia. Pertanian  semakin menurun secara tidak wajar sehingga sejak pertengahan 1990-an pertanian tidak mampu lagi menjadi pendukung  tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia.Jika dalam pembangunan pertanian di Indonesia peran pemerintah masih dipersyaratkan, maka penurunan tersebut lebih dikarenakan menurunnya dukungan pemerintah dalam belanja pembangunan (investasi publik) untuk sektor pertanian.Subsidi pertanian di Indonesia secara keseluruhan masih merupakan bagian intervensi pemerintah yang efektif untuk  mengarahkan perbaikan produksi pertanian.

Di Cina, dari studi Fan and Zhang (2002)  menemukan korelasi yang sangat kuat antara belanja publik untuk penelitian sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan dengan pertumbuhan produktivitas pertanian. Di Indonesia, kemandegan dalam penelitian pengembangan teknologi pertanian menyebabkan terjadinya pelandaian pertumbuhan produktivitas komoditi pertanian untuk hampir semua varietas. Ditambah lagi lahan yang semakin sempit sehingga produksi pertanian menurun semakin tajam.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian sangat dibutuhkan demi keberlangsungan perokonomian dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam. Kenyataannya masih banyak komoditi pertanian yang di impor dari luar. Untuk itu, Pemerintah harus berusaha untuk membangun kembali pertanian indonesia yang telah mengalami kemunduran saat ini.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

Kesehatan di Indonesia

Besarnya  jumlah penduduk indonesia serta susunan distribusinya sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat. Hal demikian  jelas berpengaruh pada terhadap berbagai permasalahan dan upaya kesehatan.

Tingkat pendidikan yang masih rendah, disamping tingkat penghasilan yang pada umumnya masih rendah merupakan faktor yang menghambat upaya menggerakkan potensi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Terbatasnya tingkat  pendidikan, kurangnya ketrampilan dasar yang dimiliki kaum wanita, terutama di pedesaan, juga berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran akan manfaat pemeliharaan kesehatan., khususnya yang menyangkut kesehatan ibu dan anak.

Deklarasi Alma Ata (1978) di Khazahktan Uni Soviet yang dihadiri negara-negara di Dunia termasuk Indonesia, telah disepakati delapan unsur pokok sebagai upaya pemerataan kesehatan, dan juga sebagai pelayanan pelaksanaannya, yaitu pendidikan kesehatan, pencegahan dan pengendalian permasalahan kesehatan, promosi gizi masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi,  pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengobatan yang tepat terhadap penyakit serta pengadaan obat-obatan.

Berdasarkan delapan unsur pokok diatas dapat diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari  pemerataan   kesehatan. Namun, hal ini sudah seharusnya untuk terus diupayakan. Pemerintah harus dapat melakukan pemerataan kesehatan ini. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan harus dialokasikan, dimanfaatkan, dan dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat. Semua itu juga harus dibarengi oleh upaya peningkatan pendidikan di Indonesia sehingga kesadaran  masyarakat akan kesehatan bisa lebih ditingkatkan lagi.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

Pola pengeluaran dan pembiayaan kesehatan di Indonesia menunjukkan karakteristik yang kompleks. Arus dana dalam sektor ini mengalir dari berbagai sumber-sumber yang paling besar dan utama adalah dari pemerintah yang dibayar oleh rumah tangga, sumbangan pegawai untuk perawatan kesehatan pekerja dan bantuan asing.

Pengeluaran kesehatan nasional  yaitu semua pembayaran untuk perawatan kesehatan individual, biaya administrasi dari program kesehatan non-profit pemerintah, biaya bersih dari asuransi kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, pendidikan personel kesehatan, penelitian kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan.

Sumber :

Agriculture

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41182

http://www.perhepi.org/images/stories/publikasi/konpernas/darsono.pdf

Pedoman Bantuan sosial Ditjen PPHP Tahun 2012

Health

http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/272017/11_01858.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s