Dimensi Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangan di Kalimatan Timur

Tugas Teori Ekonomi 1 

Anggota :

Novice Lebrie Sagilitany (25211246)

Arinda Pramesti (29211380)

Rina Mardiani (26211221)

DIMENSI KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

Image

1.1. Perkembangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur dari 20,50 % di tahun 2006 menjadi 7,66 % kondisi bulan Maret tahun 2010.

Image

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur Tahun 2006-2010

Pada tahun 2010 jumlah warga miskin di perkotaan sebanyak 79.240 jiwa atau 4,02 persen, sementara di daerah pedesaan juga masih lebih tinggi yakni 163.760 jiwa atau 13,66 persen. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi Garis Kemiskinan.

Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Di sisi lain, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi yang pernah melanda memperlihatkan masyarakat kota masih rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di perkotaan juga cenderung terus meningkat. Pada umumnya masyarakat miskin perkotaan menjalani pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin perdesaan. Mereka lebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran.

Kemiskinan di Kalimantan Timur juga ditandai oleh adanya ketimpangan antar wilayah. Kemiskinan di kawasan perbatasan, pedalaman dan tertinggal jumlah penduduk miskin cukup tinggi. Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. Mereka umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampumemanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pesisir. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan.

Masyarakat di daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil seringkali menghadapi keterisolasian fisik, keterbatasan sumberdaya manusia dan kelangkaan prasarana dan sarana. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan sumberdaya dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal. Keterisolasian dalam waktu yang lama cenderung menyebabkan apatisme masyarakat miskin. Kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat.

1.2. Kondisi Kemiskinan

Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur secara keseluruhan sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 cenderung menurun, dan secara nasional Kalimantan Timur menempati urutan ke 5 (lima) jumlah penduduk miskin yang paling sedikit. Akan tetapi jika dilihat dari distribusi perkembangan di masing-masing kabupaten/kota, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mengalami kecenderungan peningkatan penduduk miskin yaitu kabupaten Berau, Nunukan, Penajam Paser Utara, Tana Tidung, kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Penduduk miskin kabupaten/kota yang berada diatas rata-rata nasional adalah kabupaten Malinau, Bulungan dan Tana Tidung, serta terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang berada diatas rata-rata provinsi.

Image

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota, Rata-Rata Provinsi dan Nasional, Tahun 2009

1.3. Faktor Penyebab Kemiskinan di Kalimantan Timur

Walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, namun berbagai pengentasankemiskinan masih perlu segera dituntaskan. Berbagai isu pokok permasalahan dalam pembangunan daerah antara lain:

a. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

Kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur yang sangat luas belum secara optimal

dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian pangan. Kebutuhan pangan Kaltim masih diimpor dari daerah lain dan kerawanan pangan kerap terjadi pada musim kemarau terutama di daerah pedalaman. Di masa mendatang, seiring dengan perkembangan penduduk, Kalimantan Timur akan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan akan semakin meningkat.

b. Pengangguran

Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan merupakan salah satu

daerah penyumbang devisa negara, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan pengangguran. Ketersediaan lapangan pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat setiap tahun.

c. Keterbatasan Akses Permodalan

Masyarakat Kaltim masih mengalami kesulitan akses terhadap sumber permodalan, terutama usaha masyarakat yang berada pada kabupaten pemekaran. Sebagian besar jasa layanan perbankan berada di empat kota yang telah berkembang pesat.

d. Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, semua jenjang pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai permasalahan administrasi dan prosedural yang belum tuntas terpecahkan. Dalam dimensi kewenangan, berbagai peraturan perundang undangan masih belum konsisten dengan UU No. 32/2004.

Otonomi daerah tidak berjalan maksimal karena adanya kecenderungan bahwa UU sektoral sama kuatnya dengan UU Otonomi Daerah. Pembagian wewenang dan urusan antar tingkat pemerintahan yang belum jelas berdampak pada permasalahan skala ekonomi, eksternalitas dan efisiensi, serta koordinasi. Permasalahan pembagian kewenangan dan urusan juga tercermin dalam rumitnya pemberian perijinan dan penanganan masalah yang bersifat lintas daerah. Sistem pelayanan pemerintah daerah masih belum mendukung peningkatan mutu dan jangkauan layanan publik. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari berbagai permasalahan yang ada seperti belum berjalannya tugas pokok dan fungsi pelayanan secara optimal, belum jelasnya pembagian kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, lemahnya manajemen kepegawaian, dan lemahnya fungsi kontrol.

e. Degradasi Mutu Lingkungan

Degradasi mutu lingkungan di Kalimantan Timur telah menjadi masalah nasional dan bahkan dunia internasional. Kerusakan hutan akibat pengelolaan yang tidak terkendali maupun akibat kebakaran di musim kemarau semakin memperburuk mutu lingkungan hidup. Penurunan Kualitas Lingkungan diindikasikan oleh banjir dan tanah longsor yang kerap melanda di beberapa bagian wilayah serta penurunan potensi sumber daya perikanan di daerah pesisir dan laut. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan pendapatan di bidang pertanian dalam arti luas.

f. Daya Saing dan Iklim Investasi

Secara umum peningkatan investasi di Kaltim berjalan lambat, dan masih didominasi

oleh sektor industri dan pertambangan migas. Selain itu, di sektor perkebunan terdapat komoditas unggulan yang memiliki daya saing seperti kakao, sawit, kelapa dan karet, yang masih belum dikembangkan secara optimal. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan regulasi, keterbatasan infrastruktur dan ketidakjelasan tata ruang untuk pengembangan lokasi investasi.

g. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Secara umum rekor pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang

ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia berada di atas rata-rata nasional. Namun permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari sekitar 40,73 % usia produktif berpendidikan tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar. Demikian pula keterbatasan pelayanan kesehatan terutama pada daerahdaerah perbatasan, pedalaman dan tertinggal.

h. Infrastruktur

Masih terbatasnya akses penduduk terhadap pelayanan transportasi, perumahan, air

bersih, dan sanitasi dasar, serta fasilitas pengendalian banjir dan pengendalian penyakit menular.

i. Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

Disparitas terjadi antara daerah pesisir laut dan daerah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal. Disparitas terjadi karena perbedaan perkembangan sosial ekonomi, dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan (infrastruktur) .

1.4. Perkembangan Dimensi Kemiskinan

1.4.1 Bidang Kesehatan

Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain kurangnya kecukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan, serta kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan dasar adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi Balita dengan Gizi buruk, dan angka harapan hidup. Data statistik menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2009 masih 23,2 per 1.000 kelahiran hidup dan cenderung menurun dari 33 per 1000 kelahiran hidup sejak tahun 2003. Namun, penurunan tersebut relatif lambat. Angka kematian balita cenderung meningkat, pada tahun 2003 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 38 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan cenderung menurun dari 302 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 110 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Akan tetapi angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 69,8 tahun pada tahun 2003 menjadi 71,35 pada tahun 2009.

1.4.2. Bidang Pendidikan

Tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan menjadi terbatas. Sesuai dengan ketentuan, biaya SPP dari jenjang SD/MI sampai SLTA/MAN telah secara resmi dihapuskan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus membayar berbagai iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, pakaian seragam, sepatu seragam, dan bimbingan pelajaran tambahan. Berbagai iuran tersebut menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.

Masalah lain yang dialami oleh siswa terutama di daerah perdesaan adalah kekurangan kalori dan kekurangan gizi yang mengakibatkan rendahnya daya tahan belajar dan semangat belajar siswa. Dalam jangka panjang, hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan anak untuk putus belajar, mengulang kelas dan tidak mau sekolah. Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam partisipasi pendidikan baik diukur dari Angka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Tanpa bekal pendidikan yang memadai, mereka akan sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan menghindarkan diri dari lingkaran kemiskinan.

1.4.3. Bidang Perumahan

Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Dalam berbagai diskusi dengan masyarakat, kondisi perumahan merupakan ciri utama yang paling sering dipakai dalam mengenali penduduk miskin, dan gejala ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak atas permukiman yang layak.

Secara umum, masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan.

Masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di perkotaan berbeda dengan masyarakat miskin yang berada di perdesaan. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Keluarga miskin di perkotaan juga sering dijumpai tinggal di pinggiran sungai.

1.4.4. Bidang Ekonomi

Berdasarkan persentase PDRB perkapita secara garis besar pendapatan perkapita penduduk Kaltim mengalami peningkatan dari Rp. 25,7 juta per tahun pada tahun 2006 menjadi Rp. 34,2 juta pertahun pada tahun 2009 dan 10,10 % pada tahun 2010. Daerah dengan kondisi pemerataan PDRB perkapita yang tinggi diikuti oleh persentase penduduk miskin lebih rendah dari rata-rata nasional adalah Kota Balikpapan. Gambaran yang ekstrim terjadi pada daerah dengan kapasitas fiskal yang termasukSedangkan kondisi yang wajar terjadi di Kota Tarakan, Bontang dan Kabupaten Berau.

Masyarakat miskin umumnya menghadapi terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga. Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2008 sebesar 144.798 org menunjukkan adanya perbaikan. Angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir terus menurun. Menurut data Sakernas, pengangguran terbuka cenderung mmenurun dari 12,07 % dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 menjadi sekitar 11,41 % di tahun 2008, 10,83 % pada tahun 2009 dan 10,45 di tahun 2010.

Rekomendasi

Dalam rangka percepatan pengentasan Kemiskinan melalui program yang terintegrasi direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

  • Menegaskan komitmen lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan;
  • Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;
  • Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli;
  • Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;
  • Tersinerginya kegiatan lintas sektor yang mempunyai komitmen untuk mempercepat pemecahan masalah kemiskinan dengan peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan  di Kalimantan Timur Tahun 2011-2013

Dalam upaya harmonisasi dan koordinasi berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan Kalimantan Timur, program kegiatan dikelompokkan ke masing-masing klaster.

1. Program Terkait Bantuan dan Perlindungan Sosial

  • —  Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS).
  • —  Program Wajib Belajar 12 Tahun
  • —  Program Pendidikan Menengah
  • —  Program Pendidikan Nonformal
  • —  Bantuan Operasional Sekolah
  • —  Program Keluarga Harapan
  • —  Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)
  • —  Bantuan Kesejahteraan Sosial

2. ProgramTerkait Pemberdayaan Masyarakat

  • —Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
  • —Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS)
  • —Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR)
  • —Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI Melalui Kemitraan
  • —Program Pembangunan Hutan Rakyat
  • —Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
  • —Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
  • —Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan
  • —Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Perdesaan (P3MP)
  • —Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
  • —Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
  • —Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
  • —Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
  • —Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
  • —Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/RISE
  • —Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • —Program Model Desa Prima Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

3. Program Terkait Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

  • —  Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
  • —  Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
  • —  Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konvensi
  • —  Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP)
  • —  Program Hutan Kemasyarakatan (HKM)
  • —  Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PPLTK)
  • —  Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UKM
  • —  Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
  • —  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Sumber:
http://www.bappedakaltim.com/file-upload/BUKU%20CAPAIAN%20KEMISKINAN%202010.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s